Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan kekecewaannya terhadap komitmen Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ia ungkapkan lantaran adanya ketidaksesuaian antara pernyataan Jokowi yang berjanji akan memperkuat KPK, namun di sisi lain isi revisi UU KPK justru memperlemah lembaga antirasuah tersebut.

Diketahui bahwa sebelum disahkan, revisi UU KPK mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Padahal, kata Laode, revisi tersebut mengandung banyak pasal yang justru membuat KPK menjadi lembaga yang tak berdaya.

“Apa yang kami khawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Karena betul-betul RUU itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden dalam konferensi pers yang disampaikan beliau, bersama Mensesneg,” ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/09/2019).

Baca Juga: Fahri Hamzah Heran KPK Masih Tetapkan Tersangka Usai Kembalikan Mandat

Laode menuturkan bahwa Jokowi dalam konferensi pers tersebut mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai cara untuk memperkuat KPK.

Akan tetapi, revisi tersebut justru mengurangi kewenangan KPK. Para pimpinan KPK tak lagi berwenang sebagai penyidik dan penuntut umum.

“Beliau (Jokowi) mengatakan bahwa (KPK) akan diperkuat tetapi kenyataannya komisioner KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sekarang,” kata Laode.

“Jadi kewenangan komisioner seperti saya, saya tidak bisa lagi memerintahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (kewenangan) ini hilang,” imbuhnya. (Elhas-harianindo.com)