Jakarta – Presenter kondang Najwa Shihab baru-baru ini memberikan ujaran yang menohok kepada Partai Gerindra. Hal ini terjadi kala partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu mengunggah video soal RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, Gerindra mengunggah sebuah video yang dimaksudkan untuk mengkritik Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Konten tersebut mereka unggah melalui akun Instagram resmi Gerindra.

“RUU KPK, Presiden @Jokowi Pilih Partai Pendukung Atau Rakyat?” bunyi kolom caption unggahan tersebut.

Kemudian, Najwa Shihab hadir dengan komentarnya yang muncul paling awal. Ia melontarkan pertanyaan mengenai keterlibatan Gerindra dalam proses perumusan revisi UU KPK. Najwa menuding Gerindra pula lah yang turut andil dalam revisi tersebut.

“Fraksi anda secara resmi setuju terhadap Revisi UU KPK. Kader anda Ketua Baleg yg memimpin pembahasan revisi UU secara kilat dan menolak masukan publik. Lalu publik/rakyat mana yang anda maksud? @gerindra” tulis Najwa.

Terkejut, Gerindra kemudian mengeluarkan jurus berkilah dalam menjawab pertanyaan Najwa tersebut. Balasan Gerindra ditulis dengan panjang.

“Baik kak @najwashihab, pengambilan keputusan Baleg Revisi RUU KPK adalah kolektif kolegial. Anggota legislasi FPDIP 14 orang, Golkar 11 orang Gerindra 9 orang, Nasdem 5 orang, PKB 6 orang, PPP 5 orang dan PAN 5 orang. Dalam hal ini Gerindra dan PKS menolak namun karena mayoritas fraksi (8 dari 10) menyetujui akhirnya Fraksi Gerindra harus menghormati keputusan mayoritas fraksi. Presiden meminta DPR untuk melakukan revisi UU KPK, RUU KPK dirancang dan keluarlah ANPRES dari Presiden dan dibahaslah RUU ini. Berjalannya waktu, Fraksi Gerindra dan PKS jelas menyatakan penolakan tapi 8 fraksi lain menyetujui dan akhirnya disahkan dengan catatan-catatan yang telah fraksi ini berikan. Salam Indonesia Raya,” jawab Partai Gerindra.

Akan tetapi, jawaban panjang dari Partai Gerindra tidak serta-merta membuat Najwa Shihab puas. Ia kembali melontarkan respons atas jawaban Gerindra tersebut.

“Fraksi Gerindra bukan menolak, tapi menyetujui Revisi UU KPK dengan catatan. Gerindra tidak setuju Dewan Pengawas KPK ditunjuk Presiden, bukan tidak setuju soal Dewan Pengawas. Hanya satu itu saja. Kewenangan Dewas memberikan izin penyadapan juga tidak dipersoalkan oleh Fraksi Gerindra. Bisa disimak ulang pidato ketua fraksi anda yg membacakan sikap ini di sidang paripurna. Sila tonton juga @matanajwa eps KPK, ada kader anda Supratman, Ketua Baleg yang juga menyampaikan hal ini. Alasan terpaksa sepakat karena kalah suara menjadi aneh karena kalau memang menolak maka sikap fraksi seharusnya jelas seperti saat Fraksi Gerindra menolak dan walk out hingga kalah voting pada saat pengesahan UU Pemilu,” papar Najwa.

Meski tamparan dari Najwa tersebut baru muncul pada Selasa (08/10/2019) lalu, namun sampai saat ini masih kerap diperbincangkan oleh para netizen. Rekap adu argumen tersebut bahkan sempat trending di Twitter pada Rabu (09/10/2019) kemarin. (Elhas-harianindo.com)