AS Naikkan Tekanan terhadap Rusia Terkait Kesepakatan Jenewa

Washington – Amerika Serikat telah mengancam Rusia bahwa mereka tidak segan memberikan sanksi lebih jauh jika Rusia tidak kooperatif dalam menerapkan apa yang sudah disepakati dalam pertemuan Jenewa pada Kamis lalu (17/4). Seperti dilansir dari BBC (Sabtu, 19/4/2014), pihak Rusia sendiri merasa bahwa Gedung Putih memperlakukan Kremlin seperti “anak sekolah yang bersalah”.

Pihak AS mendesak Rusia untuk menggunakan pengaruhnya terhadap massa pro-Rusia untuk tidak lagi memperkeruh keadaan. Lebih detail, massa pro-Rusia tersebut diminta untuk segera melucuti diri dari senjata-senjata ilegal yang mereka miliki saat ini, dan mulai meninggalkan gedung-gedung pemerintahan yang mereka kuasai. Kurang lebih bangunan-bangunan penting pemerintahan dan keamanan telah diduduki oleh massa pro-Rusia di sembilan kota di timur Ukraina.

Pada Jumat kemarin (18/4), Penasihat Keamanan Negara AS, Susan Rice, memperingatkan bahwa jika Moscow gagal dalam menegakkan apa yang sudah disepakati maka babak baru pemberian sanksi akan difokuskan pada apa yang Rice sebut dengan sektor ekonomi signifikan Rusia. Rice mengatakan bahwa pihaknya percaya Rusia memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan pro-Rusia di Ukraina. Dan bila Rusia tidak menjalankan komitmennya, tentu AS dan Uni Eropa akan bertindak tegas.

Sementara itu, menteri luar negeri Ukraina mengatakan bahwa operasi anti-teroris di wilayah timur negaranya akan ditunda untuk menghormati Paskah. Massa pro-Rusia sendiri tetap menolak meninggalkan gedung yang mereka kuasai, dan menolak isi perjanjian Jenewa tersebut. Meski beberapa kelompok sudah mulai sedikit “melunak”, mereka mengatakan bahwa massa pro-Uni Eropa yang saat ini berkumpul di Kiev, tepatnya di Maidan Square, harus terlebih dahulu membubarkan diri. Seperti diketahui, konsentrasi massa pro-Uni Eropa tersebutlah yang menyebabkan lengsernya presiden Ukraina sebelumnya, Viktor Yanukovych, yang pro-Rusia.

Adapun salah satu isi kesepakatan Jenewa tadi adalah pemberian amnesti kepada seluruh massa anti pemerintah. Terdapat pula isu yang mengatakan bahwa nantinya wilayah dengan mayoritas penduduknya beretnik dan berbahasa Rusia akan memperoleh hak otonomi tersendiri. (Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)