Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengakui tidak setuju jika ada kader partai berlogo pohon beringin ingin menyelenggarakan munaslub, untuk menggulingkan Setya Novanto dari jabatan ketua umum.
Golkar
Hal ini dia katakan terkait beredarnya informasi beberapa kader ingin adanya munaslub, setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diduga terlibat dalam korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.
“Tidak ada dasar untuk diadakan Munaslub, keliru kalau ada yang meminta seperti itu,” ujar Agung di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini juga meminta kepada semua kader, harus menjunjung tinggi azaz praduga tidak bersalah terkait e-KTP ini. Sehingga tidak serta merta ingin mewacanakan adanya munaslub.
“Kita jangan terus bereaksi secara membabi buta, tidak ada secara kategoris masuk dalam dasar-dasar penyelenggaraan Munaslub,” katanya.
Agung mengaku adanya usulan dari munaslub ini bukan berasal dari DPD Partai Golkar. Melainkan hanya orang perorangan kader. “Mungkin kader tidak paham tentang keadaan sebenarnya, tidak paham tentang situasi sebenarnya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam persidangan e-KTP nama Novanto disebut bersama-sama melakukan korupsi, dengan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri, Irman.
