Jakarta – Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang telah dijatuhi tuntutan. Namun, beberapa pihak menilai tuntutan tersebut sangat ringan.

GNPF Nilai JPU Indenpen Dalam Jatuhkan Tuntutan kepada Ahok

Sidang Ahok

Selain itu, jaksa penuntut umum (JPU) dinilai tak independen dalam perkara tersebut. Hal itu diungkapkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Terkait hal ini GNPF mencatat sejumlah poin mulai dari JPU mendelegetimasi sikap keagamaan MUI. Selain itu, JPU juga dianggap mengabaikan saksi ahli agama dan yurisprudensi kasus tersebut.

Ketua GNPF, Bachtiar Nasir mengatakan persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok itu merupakan drama ketidakadilan. Ia merinci, JPU yang menggeser Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama ke Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Golongan.

“Ini bukan saja JPU mempermainkan hukum untuk hukum itu sendiri, tapi juga untuk keadilan. Ini mengusik rasa keadilan umat Islam Indonesia sebagai stakeholder terbesar bangsa ini, yang berpengaruh besar pada bangsa ini,” ujarnya di AQL Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).

Oleh karena itu, GNPF mendesak dan mendukung majelis hakim kasus Ahok untuk bersikap independen dan adil dalam memberikan putusannya pada Selasa, 9 Mei 2017 mendatang.

“Kedua, yang menyakitkan itu saat Fatwa MUI dan sikap Keagamaan MUI yang lebih tinggi nilainya diabaikan JPU dalam tuntutannya. Fatwa MUI yang selama Ini menjadi rujukan yuridis oleh pemerintah Indonesia menyangkut persoalan agama,” tuturnya. (Tita Yanuantari – harianindo.com)