Jakarta – Mengenai Program hunian DP Rp0 yang dinilai rawan penyimpangan, kali ini Pemerintah DKI Jakarta diminta meningkatkan pengawasan hingga tingkat paling bawah.

DPRD DKI Melihat Potensi Penyelewengan Pada Program Hunian DP Rp 0

James Arifin Sianipar selaku Sekretaris Komisi C DPRD DKI mengungkapkan bahwa warga yang sudah mendaftar untuk membeli hunian itu mencapai 3 ribu orang. Padahal, hunian yang tersedia hanya 703 unit.

Maka dari itu saat ditemui kemarin, dirinya menghimbau bahwa “Kalau tidak diawasi, bisa terjadi kecurangan dalam proses pemilihan pembeli,”

Sedangkan PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pengembang hunian DP Rp0 Pondok Kelapa juga diharap bisa bekerja sama dengan diminta adil dalam mendistribusikan unit hunian.

“Jangan yang sudah punya rumah yang mendapatkan hunian itu. Dan, penghasilan tidak boleh lebih dari Rp7 juta,” ujarnya.

James menilai pemasaran hunian DP Rp0 hampir sama dengan pemasaran rusun. Berdasarkan pengalaman, ada praktik suap menyuap petugas saat menempati rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta.

“Itu baru (rusun) sewa. Ini kan jadi milik. Jadi harus dicari formula yang tepat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)