Jakarta – Kritik yang dilontarkan oleh Amien Rais terhadap pemerintah yang sedang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaiyt program pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat di berbagai daerah. Amien Rais menilai bawha program tersebut merupakan upaya pengibulan.
Wasekjen PSI Menyebut Amien Rais Asbun Dalam Melontarkan Kritik
Mengetahui hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Danik Eka Rahmaningtiyas, angkat bicara. Ia menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak mendasar.
“Saya menilai bahwa sebagai politisi senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asbun (asal bunyi),” kata Danik seperti yang dilansir dari VIVA, Rabu (21/03/2018).
Menurutnya program pembagian sertifikat tanah yang dilakukan oleh Jokowi, tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas kepemilikan lahan, tapi juga memberi nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan.
“Program ini sangat progresif,” tuturnya.
Baca juga : Hanafi Pastikan Amien Rais Tidak Akan Minta Maaf Terkait Pernyataannya Tentang Pengibulan
Lebih lanjut Danik menjelaskan bahwa berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria adanya catatan sepanjang 2015-2017, telah terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria.
“Merujuk pada data KPA, konflik agraria sangat masif, rakyat kecil rentan jadi korban tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti legal atas lahan yang dimiliki. Banyak rakyat kecil yang rentan kalah dalam sengketa lahan, khususnya apabila menghadapi sengketa dengan perusahaan besar,” jelasnya.
Oleh karena itu Danik berharap agar Amien Rais sebagai seorang politikus senior dan juga tokoh bangsa, harus lebih arif dan bijak dalam menyampaikan kritik atas berbagai program Jokowi. Katanya, perbedaan pandangan tentu diperlukan dalam mengoreksi dan memperkaya tawaran alternatif kebijakan.
“Saya berharap Pak Amien Rais sebagai politisi senior lebih arif dan bijak dalam memberi kritik. Tentu kritik dan perbedaan pandangan diperlukan untuk mengoreksi ataupun memberi tawaran alternatif kebijakan. Namun tentunya dengan memberi masukan yang konstruktif,” tuturnya.
(Muspri-www.harianindo.com)
