Jakarta – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) situasi politik di Indonesia semakin memanas. Berbagai macam cara digunakan untuk kepentingan sesaat, tak terkecuali politik dengan menggunakan atribut agama.

MUI Melarang Keras Adanya Politisasi Agama

Asrorun Ni’am

“MUI melarang keras adanya politisasi agama, misalnya, pada jelang pilkada ataupun pilpres ramai-ramai pakai jilbab, sekadar kepentingan sesaat, mengelabui umat atas nama agama. Itulah yang namanya politisasi agama, salah satunya. Atau ramai pakai uniform keagamaan hanya sekadar mencari simpati komunitas agama, hanya untuk kepentingan politik sesaat,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, saat ditemui awak media di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/04/2018).

Lebih lanjut Asrorun menjelaskan bahwa hal yang diperbolehkan dan sewajarnya dilakukan adalah menjadikan tema politik didalam kehidupan beragama.

Baca juga : Polisi Sebut Kegiatan Kelompok #2019GantiPresiden di Bundaran HI Belum Izin

“Misalnya, di dalam pengajian memberikan penjelasan bagaimana tanggung jawab umat Islam di dalam merawat negara NKRI. Bagaimana tanggung jawab umat Islam untuk berpartisipasi dalam bernegara, pemilu. Bagaimana umat Islam memilih pemimpin yang jujur, yang berkompeten dan amanah itu bagian dari agama,” jelasnya.

“Karena Islam tidak memisahkan politik keumatan. Fenomena ini yang kami bahas jelang pilkada,” tambahnya.

Asrorun juga menegaskan bahwa Islam juga memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan politik dan Agama. Menurutnya dalam kehidupan beragama, Islam bahkan tidak memisahkan antara politik dan agama.

“Agama harus jadi kaidah penuntun di dalam kehidupan politik kenegaraan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Akan tetapi, kalau mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik praktis tentu ini harus dikoreksi. Agama tidak boleh dijadikan sekadar justifikasi untuk meraih tujuan politik sesaat,” tegasnya.
(Muspri-harianindo.com)