Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepertinya akan tetap bersikeras memberlakukan aturan larangan mantan terpidana korupsi maju menjadi calon legislator dalam pemilu 2019 mendatang. Meski tak sedikit yang menentang Peraturan KPU (PKPU) tersebut, namun KPU tak peduli lantaran dukungan dinilai juga terus mengalir.

KPU Klaim Mendapat Banyak Dukungan Soal Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Salah seorang Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan alasan pihaknya bersikukuh lantaran mendapat banyak dukungan juga dari masyarakat. Menurutnya, KPU memiliki kekuatan politis untuk tetap membuat aturan pelarangan mantan napi korupsi untuk nyaleg lagi. Pihak KPU menilai gagasan tersebut harus terus diperjuangkan.

“Sebenarnya secara pribadi kami banyak sekali mendapat dukungan politik. Termasuk dari mereka-mereka yang dalam pernyataan-pernyataan publiknya menolak rencana ini,” jelas Pramono, pada Kamis (7/6/2018).

“Nah, dukungan seperti itu lah yang menguatkan kami untuk meneruskan gagasan ini,” lanjut mantan Ketua Bawaslu Banten itu.

Demi memperjuangkan PKPU larang eks koruptor nyaleg tersebut, KPU memang mendapat tentangan sejumlah pihak termasuk pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagian suara di DPR terutama Komisi II juga merasa keberatan dengan cara KPU yang tetap ngotot untuk terapkan aturan eks koruptor nyaleg tersebut.

Dari pemerintah, yang disuarakan Menkumham Yasonna H Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo, menolak dengan ogah meneken peraturan tersebut. Mendagri Tjahjo mengatakan, hak politik bisa dicabut harus berdasarkan undang-undang dan keputusan hakim.

“Posisi saya pemerintah, ya sama dengan Pak Menkumham. Semangatnya bagaimana yang kita bahas dengan Komisi II (DPR), pemerintah dan KPU dan Bawaslu sama setuju semangatnya. Hanya seseorang dicabut hak politiknya kan karena ketentuan undang-undang dan karena keputusan hakim,” kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (6/6/2018).

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)