Jakarta – Dewan Masjid Indonesia (DMI) dinilai tidak memiliki wewenang untuk melarang para khatib untuk menyampaikan ceramah yang mengandung unsur politis. Alasannya, tugas utama DMI adalah untuk mengurus benda, yaitu Masjid, dan tidak berhak untuk mengatur orang.

Dewan Masjid Menyebut Pihaknya Tak Bisa Melarang Khatib Sampaikan Ceramah Bermuatan Politik

Wakapolri Komnjen Pol Syafruddin

“Kami tak ada kewenangan untuk mengatur orang. DMI mengurus benda, mengurus masjid,” kata Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Syafruddin di Kantor Pusat DMI, Jakarta Selatan, Kamis (05/07/2018).

Lebih lanjut Wakapolri menjelaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan soal materi khotbah kepada masing-masing khotib. Menurutnya yang paling penting adalah semua orang datang ke Masjid untuk menyucikan hati.

“Kita datang ke rumah Allah tempat suci yang kita sucikan untuk beribadah, mari kita sama sama menyucikan hati. Begitu saja. Tapi untuk mengatur atau melarang tidak ada,ā€ jelasnya.

Baca juga : Hasil Rembuk Nasional, Aktivis ā€™98 Dukung Jokowi Dua Periode

Tokoh asal Makassar ini mengatakan bahwa saat ini di Indonesia terdapat sekitar sejuta masjid. Namun, sudah 800 ribu masjid yang terdaftar dan dipastikan bukan sebagai sarang kegiatan radikal.

Syafruddin sekali lagi menegaskan ia membantah adanya dugaan aktivitas radikal dilakukan di dalam masjid. Dia meyakini masjid tetap sebagai tempat kegiatan ibadah.

“Saya tekankan tidak ada kegiatan radikal di masjid, masjid itu suci, tidak ada. Yang seperti disinyalir dikatakan seperti itu tidak ada. Saya bantah,” tegasnya.
(MUspri-harianindo.com)