Jambi – Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli didakwa memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 52 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Zumi melakukan aksinya bersama Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi Apif Firmansyah, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten 3 Sekda Provinsi Jambi Saipudin.

Zumi Zola Didakwa Berikan Suap Sebesar Rp 16,4 Miliar

Zumi Zola

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi, atau menjanjikan sesuatu yakni berupa yang yang direalisasikan seluruhnya sejumlah Rp 13,09 miliar dan sejumlah Rp 3,4 miliar kepada penyelenggara negara,” kata Jaksa KPK Rini Triningsih di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (23/8/2018).

Suap tersebut diduga diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 menyetujui Rancangan Perda APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2017. Selain itu juga agar DPRD menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2018.

Jaksa menyebut, uang suap tersebut diberikan kepada 52 anggota DPRD Provinsi Jambi, yakni Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Zoerman Manap, AR. Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Nasri Umar, Zainal Abidin, Hasani Hamid, Nurhayati, Effendi Hatta, Rahimah, Suliyanti, Sufardi Nurzain, M. Juber, Popriyanto, Tartiniah, Ismet Kahar, dan Gusrizal.

Lalu kepada Mayloeddin, Zainul Arfan, Elhelwi, Mirsan, Hilalati Badri, Luhut Silaban, Melihairiya, Budiyako, M Khairil, Bustami Yahya, Yanti Maria Susanti, Muhammadiyah Syofian Ali, Tadjudin Hasan, Fahrurozi.

Baca juga: Bawaslu Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap Andi Arief

Kemudian, Muntalia, Sainudin, Eka Marlina, Hasim Ayub, Agusrama, Wiwit Iswara, Supriyono, Syopian, Mauli, Parlagutan Nasution, Hasan Ibrahim, Rudi Wijaya, Arrahmat Eka Putra, Supriyanto, Nasrullah Hamka, Cekman, Jamaludin, M Irsoni, Edmon, A. Salam dan Kusnindar.

Atas perbuatanya, Zumi didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Tita Yanuantari – harianindo.com)