Jakarta – Sejumlah massa yang tergabung kedalam aliansi mahasiswa Jawa Timur baru-baru ini menggelar aksi damai. Dalam aksi tersebut mereka berbondong-bondong menolak deklarasi tagar 2019GantiPreside. Selain itu, mereka menuntut agar pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu harus membuat aturan yang jelas terhadap adanya pesta demokrasi yang aman, damai, dan adem.

Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Turun Ke Jalan Tolak Aksi 2019GantiPresiden

Diketahui, aksi tersebut berlangsung di dua tempat yang berbeda, yang pertama pasca sholat jumat digelar di KPU Provinsi Jawa Timur. Pada sore harinya, dilanjutkan di depan Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo, Surabaya, pada Jum’at (24/08/2018) kemarin. Koordinator Aksi, Ahmad Ade Miftachudin saat dimintai keterangan terkait hal itu.

Dia mengatakan bahwa Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dilihat historisnya, merupakan kota yang damai dan kondusif saat menikmati pesta demokrasi. Menurutnya, gerakan Hastag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di berbagai daerah, sudah mulai menumbuhkan benih kebencian antar elemen masyarakat dan melemahkan nilai kebhinekaan yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia.

“Kami yakin, tanpa ada hastag-hastag ganti presiden atau tetap presiden, Surabaya akan bebas dari kegaduhan yang berpotensi mengancam perpecahan dan merusak persatuan bangsa.” Tegasnya.

“Untuk itu, jangan ada agenda-agenda yang tidak mendidik dan merusak tatanan yang sudah terbangun di Surabaya, hanya karena kefanatikan pada pilihan politik,” pungkas Ade.

Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur merekomendasikan 3 poin. Poin pertama, Merekomendasikan agar KPU segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai batasan yang jelas terkait gerakan yang mengandung unsur kampanye salah satu pihak.

Poin kedua, Menuntut tidak adanya Hastag #Jokowi2Periode dan #2019GantiPresiden, yang merupakan gerakan yang mengandung unsur memecah belah masyarakat dan permusuhan di masyarakat.

Poin ketiga, Merekomendasikan agar gerakan apapun yang mengandung perpecahan dan permusuhan yang dilaksanakan di Jawa Timur, agar diganti dengan acara yang lebih mengedukasi masyarakat di bidang politik untuk sama-sama mensukseskan pesta demokrasi 2019.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)