Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pintu terhadap aktivis ’98 untuk menduduki kursi menteri di kabinet. Salah satu perwakilan aktivis, Adian Napitupulu, mengatakan penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

“Itu kewenangan hak prerogatif presiden memutuskan siapa. Aktivis ’98 ini banyak, siapa diputuskan terserah dia,” kata Adian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/06/2019).

Namun, Adian sendiri menegaskan bahwa ia merasa tidak mamapu jika ditunjuk sebagai menteri di kabinet Jokowi. Kenapa?
“Jadi menteri? Nggak kuat. Saya nggak kuat kalau jadi menteri kalau Presidennya Jokowi, capeknya ampun,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan aktivis ’98 merupakan pelaku sejarah demokrasi di Indonesia. Namun belum pernah menduduki jabatan menteri di kabinet.

“Berkaitan aktivis ’98, ini adalah pelaku sejarah. Memang sebagian besar sudah ada yang menjabat bupati, di DPR, wali kota atau jabatan lain. Tapi saya juga mendengar ada yang belum. Saya lihat di menteri belum,” kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/06).

Jokowi menyatakan tidak menuntut kemungkinan bahwa aktivis ’98 menjadi menteri di kabinet pemerintahan. ada potensi yang terlihat.

“Bisa saja, kenapa tidak? Dengan kemampuan yang ada bisa saja. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar, bisa saja di BUMN. Tapi sekali lagi saya selalu melihat yang bersangkutan memiliki kapasitas yang tidak bisa saya sampaikan,” ujarnya. (Hari-harianindo.com)