Jakarta – Menggunakan Rupiah asli sebagai mahar pernikahan ternyata merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut ditegaskan oleh Bank Indonesia (BI) melalui akun Facebook resmi mereka.

Disebutkan bahwa penggunaan mata uang Rupiah sebagai mahar merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggunaan Rupiah, khususnya uang kertas, sebagai mahar seringkali berujung pada uang yang sobek. Hal tersebut, menurut BI, tak berbeda dengan penyiksaan terhadap uang.

Sementara UU No 7 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perusak simbol negara seperti mata uang Rupiah terancam hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. Hal ini ditekankan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko.

“Iya, karena sudah ada Undang-Undangnya juga. Jadi perlu diingat,” kata Onny pada Minggu (21/07/2019).

Lebih lanjut, Onny juga turut melarang penggunaan mata uang Rupiah sebagai mahar karena berpotensi merusak fisik mata uang itu sendiri.

“Tidak boleh, Rupiah itu secara filisofis simbol kedaulatan negara. Diedarkan hingga ke pulau/wilayah terluar, terdepan dan terpencil, ini juga dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Jadi tentu kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan dan memperlakukan Rupiah secara bijak dan penuh hormat,” papar Onny.

Untuk menyiasati hal tersebut, BI kemudian menyarankan penggunaan uang mainan sebagai bahan untuk mahar. Hal ini dimaksudkan agar estetika mahar tetap terjaga. (Elhas-harianindo.com)