Jakarta- Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif menyatakan bahwa Kementerian Agama tidak kunjung mengeluarkan surat rekomendasi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) lantaran AD/ART FPI menyinggung soal khilafah nubuwwah. Slamet menuding Kemenag tidak paham konsep tersebut.

FPI belum mengajukan kembali permohonan perpanjangan SKT sebagai ormas ke Kemendagri lantaran surat rekomendasi dari Kemenag belum juga diterbitkan.

“Yang justru lama itu di Depag (Kemenag), tapi kemarin sudah ada langkah untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami, yakni pasal 6 tentang penegakan khilafah nubuwwah,” kata Slamet saat ditemui di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Senin (05/06).

Slamet memaparkan bahwa khilafah nubuwwah yang dimaksud FPI adalah memperkuat kerja sama umat Islam antarnegara. Misalnya seperti menyatukan mata uang berbagai negara mayoritas Islam menjadi dinar.

Dia mengklaim bahwa Kemenag kurang paham terkait dengan khilafah nubuwwah. Slamet bahkan merasa diganjal oleh Kemenag dalam melengkapi berkas-berkas untuk mengajukan permohonan perpanjangan SKT ke Kemendagri.

“Yang kami rasakan itu (merasa diperlambat). Biasanya sebelum masa habis sudah diperpanjang,” tuturnya.

FPI berencana menjelaskan secara gamblang terkait khilafah nubuwwah ke Kemenag dengan tujuan agar surat rekomendasi segera diterbitkan. Slamet mengharapkan Kemenag tidak lagi menghambat FPI dalam memperoleh perpanjangan SKT.

“Saya yakin setelah ada penjelasan mereka akan keluarkan rekomendasi,” tuturnya.

Diketahui, dalam AD/ART, FPI ingin menempuh 10 langkah untuk mewujudkan khilafah nubuwwah. Di antaranya, FPI ingin meningkatkan fungsi dan peran Organisasi Konferensi Islam (OKI).

FPI ingin membentuk pasar, parlemen, serta pakta pertahanan bersama dunia Islam. Termasuk juga menyamakan penggunaan mata uang, yakni dinar.

FPI juga ingin menghapus paspor dan visa antardunia Islam. Selain itu, FPI juga menginginkan untuk menyatukan kurikulum pendidikan agama dan umum dengan dunia Islam.

SKT FPI sebagai ormas telah habis pada 20 Juni lalu. FPI kemudian mengajukan perpanjangan SKT ke Kemendagri.

Namun, dari persyaratan beberapa berkas ada yang tidak terpenuhi. Salah satunya yakni FPI tidak menyertakan surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Walhasil, Kemendagri menolak dan mengembalikan berkas tersebut.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menyatakan bahwa pihaknya tidak memberi batas waktu kepada FPI. Dengan kata lain, FPI bisa kapan saja mengajukan permohonan perpanjangan FPI.

Presiden Jokowi sempat menyoroti nasib SKT FPI sebagai ormas yang tidak kunjung diperpanjang. Dia menyebut pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT apabila FPI dianggap mengancam ideologi dan keamanan negara. (Hr-harianindo.com)