Jakarta – PPP meminta Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak terlalu lebay dalam menanggapi padamnya listrik massal di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Hal ini menyusul pernyataan Fadli bahwa kejadian padamnya listrik itu menunjukkan bahwa negara gagal urus.

“Soal padamnya listrik PLN itu tidak usah dipolitisasi menjadi isu salah urus negara. Kalaupun ada yang salah urus, maka ini soal salah urus dalam manajemen PLN. Jadi Fadli nggak usah menarik isu ini dengan ‘lebay’,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (05/08/2019).

Arsul pun mengingatkan Fadli terkait situasi politik pasca-Pilpres 2019 yang masih cair. Ia pun menyinggung terkait keinginan partai Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan.

“Nanti malah menjadi bahan tertawaan masyarakat kalau Gerindra ternyata pada akhirnya bergabung ke koalisi pemerintahan. Masak, gabung ke pemerintahan yang salah urus? ” tuturnya.

Sementara itu, terkait padamnya listrik secara massal, Arsul menyarankan agat dilakukan proses audit terhadap manajemen PLN. Anggota DPR itu menyatakan audit harus dilakukan manajemen perlistrikan independen.

“Terkait dengan manajemen PLN sebaiknya ada audit performance oleh ahli manajemen perlistrikan yang independen untuk mengetahui kebenaran lemahnya manajemen PLN dan apakah Meneg BUMN selama ini sebagai wakil pemegang saham juga punya andil terhadap situasi yang ada,” ucap Arsul.

Sebelumnya, Fadli Zon menuding bahwa peristiwa padamnya listrik massal merupakan bukti negara yang salah diurus. Dia meminta agar pemerintah berttanggung jawab terhadap permasalahan tersebut.

“Saya kira apa yang terjadi kemarin, mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penjelasan sebelumnya ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Menurut saya, harus ada orang yang bertanggung jawab apa yang menyebabkan itu karena telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (05/08). (Hr-harianindo.com)