Jakarta – Sandyawan Sumardi, selaku Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka menyatakan warga kecewa dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembangunan kampung susun Bukit Duri yang tak kunjung terealisasi.

“Sangat kecewa pasti karena kan sudah terlalu lama ya dan berat sekali,” kata Sandyawan saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Agustus 2019. Sandyawan adalah salah satu perwakilan warga yang menang gugatan dalam pekara penggusuran Bukit Duri.

Menurut Sandyawan diskusi ihwal pembangunan kembali rumah warga Bukit Duri berjalan sejak era pemerintahan Anies pada 2017. Pemerintah DKI terlebih dulu memetakan lokasi pembangunan dan pendataan warga korban penggusuran.

Pemerintah dki akan menjadikan lahan 1,6 hektare Wisma Ciliwung milik PT Setia Ciliwung menjadi kampung susun. Sandyawan menyatakan bahwa awalnya akan dipakai sebagai lokasi hunian sementara. Namun, kini ada kertas bertuliskan ‘disewakan’ di Wisma Ciliwung.

Dipimpin oleh eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya menggusur permukiman warga Bukit Duri. Rumah warga gusuran ini berdiri di bantaran Kali Ciliwung. Pemerintah perlu membebaskan lahan guna melancarkan proyek normalisasi Ciliwun Sebanyak 93 warga Bukit Duri mengajukan gugatan class action. Pemerintah DKI, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI dinilai lalai dan melanggar aturan ketika menggusur rumah serta merelokasi warga di RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri. (NRY-harianindo.com)