Jakarta – Pihak Istana lewat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait dengan cuitan di akun Twitter Ustaz Tengku Zulkarnain yang berisi gambar dengan garis lurus antara Beijing dan ibu kota baru RI di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Moeldoko, cara untuk menghitung garis keamanan ibu kota keliru tidak seperti itu.

“Cara mengukurnya bukan seperti itu,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/08/2019).

Dia kemudian menyinggung terkait dengan teknologi baru, seperti rudal jelajah. Menurutnya, di mana pun lokasi yang ada, bisa saja dijangkau oleh rudal jelajah, bukan cuma yang berada di garis lurus seperti yang digambarkan Tengku Zul.

“Kalau nanti mudah diserang ini. Kalau nanti dengan teknologi yang baru, rudal jelajah itu, mau di mana saja juga bisa dilewati,” ungkapnya.

Moeldoko memastikan aspek pertahanan di ibu kota baru sudah melalui pertimbangan yang matang. Dia menyatakan bahwa ikut memberi saran dari sisi pertahanan.

“Rencana ibu kota baru itu sudah dipikirkan dari berbagai aspek, termasuk aspek pertahanan. Saya sendiri waktu itu memberikan pandangan dari sisi pertahanan,” kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menyatakan bahwa pangkalan militer di lokasi ibu kota baru nantinya akan dibuat lebih lengkap. Moeldoko menyebut fasilitas militer yang lebih lengkap itu akan dibangun untuk pertahanan darat, laut, dan udara.

“Nanti ada pembangunan pangkalan militer yang lebih lengkap lagi dari darat, laut, maupun udara. Maka penggunaan pangkalan udara yang ada sekarang mungkin akan direvitalisasi, gitu ya,” tutur Moeldoko.

Berdasarkan dokumen gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kamis (22/08), pembangunan pangkalan militer akan menggunakan rencana dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN ini merupakan skema pendanaan yang mencakup 19,2% dari total dana yang dibutuhkan untuk ibu kota baru. Artinya, dari APBN hanya akan dikeluarkan dana sebesar Rp 93,5 triliun. (Hr-harianindo.com)