Jakarta – Sebagai sarana pemantauan harta kekayaan para anggota parlemen yang baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar para anggota DPR periode 2019-2024 harus melaporkan harta kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Nanti kami akan monitor. Setiap tahun mereka harus melaporkan LKHPN per 31 Maret paling lambat. Kami akan lihat kenaikan harta kekayaan bapak-ibu semuanya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (01/10/2019).

Diketahui bahwa LKHPN merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para anggota legislatif sebelum mereka dilantik sebagai anggota DPR. Maka, semua anggota DPR periode 2019-2024 sudah melakukan pelaporan harta kekayaan kepada lembaga antirasuah tersebut.

“LHKPN ini menjadi neraca awal per 1 Oktober terkait dengan harta kekayaan semuanya anggota dewan DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia,” ujar Alex.

Pelantikan anggota DPR telah dilaksanakan pada Selasa (01/10/2019) lalu. Untuk masa jabatan 2019-2024, terdapat sebanyak 575 anggota yang kini menjadi anggota legislatif nasional. Dari jumlah tersebut, setidaknya 56 persen diantaranya merupakan anggota dewan yang pernah menjabar di periode sebelumnya. (Elhas-harianindo.com)