Jakarta – Tak terima dengan ujaran yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) melayangkan protes.

KKBMM mengirimkan surat pernyataan tidak terima terhadap komentar yang dilontarkan oleh Wiranto beberapa waktu lalu terkait pengungsi korban gempa Ambon. Dalam surat tersebut, mereka meminta lebih baik Maluku dihapuskan saja dari peta Indonesia lantaran tidak dianggap.

“Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” bunyi surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen dan bertanggal 1 Oktober 2019 itu.

Lebih lanjut, KKBMM memandang apa yang dilakukan oleh Wiranto sama sekali tidak mencerminkan bagaimana semestinya pejabat negara berperilaku. Wiranto dituding telah melukai perasaan warga Maluku.

Djamaludin dalam surat tersebut mengatakan bahwa bencana gempa bumi membuat warga Ambon yang memiliki riwayat perpecahan itu kini bahu-membahu saling membantu. Djamaludin juga menuding bahwa negara seolah absen dalam permasalahan yang dihadapi warga Maluku.

“Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” ungkap surat tersebut.

Mengenai isi surat tersebut, Djamaludin membenarkan bahwa pihaknya melayangkan surat yang berbunyi demikian. Tak hanya itu, ia sudah dua kali mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk menemui Wiranto pada Selasa (01/10/2019) dan Rabu (02/10/2019). Namun ia tak kunjung bertemu.

“Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban dari negara ini, kita minta seperti itu,” kata Djamaludin pada Kamis (03/10/2019).

Sebelumnya, Wiranto mengatakan bahwa masyarakat Maluku dibohongi oleh kabar mengenai gempa susulan dan tsunami. Hal tersebut, kata Wiranto, menyebabkan jumlah pengungsi bertambah banyak sehingga membebani pemerintah.

“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi. Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/09/2019).

Belakangan, Wiranto memutuskan untuk meralat ujaran yang ia lontarkan tersebut. Wiranto mengaku tak berniat untuk melukai perasaan warga Maluku. (Elhas-harianindo.com)