Jakarta – Joko Widodo, selaku Presiden RI dinilai oleh Partai Gerindra tidak bisa dimakzulkan hanya karena mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu.

Gerindra memberikan dukungan untuk Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perppu KPK.

“Enggak ada celahnya, enggak ada ceritanya Presiden dimakzulkan karena menggunakan hak konstitusinya,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman dalam diskusi di Menteng, Jakarta,

Habiburokhman menyatakan terkait pemakzulan ini sudah diatur syaratnya. Di antaranya melanggar undang-undang atau melakukan perbuatan tercela.

“Ini kan tidak memenuhi kualifikasi tersebut,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengungkap begitu banyak pro dan kontra saat Presiden mengeluarkan Perppu.

” Prakteknya, 10 tahun terakhir. Ketika Presiden mengeluarkan Perppu, walaupun awalnya keras (ada protes sebelum Perppu), tapi saat sudah dikeluarkan kita hormati. Waktu Perppu Undang-undang Pilkada,” pungkasnya. (NRY-harianindo.com)