Jakarta – Tulus Abadi, selaku Ketua Pengurus Harian YLKI beranggapan bahwa kebijakan terkait larangan beredarnya minyal goreng mulai 1 Januari 2020 jika dilihat dari aspek keamanan pangan sangat bisa dimengerti.

Tulus mengatakan bahwa secara fisik minyak goreng dalam kemasan lebih aman, kecil potensinya untuk terkontaminasi zat tak layak konsumsi.

“Pemerintah harus memperhatikan harga minyak goreng dalam kemasan tetap terjangkau, sebab minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Tak hanya untuk rumah tangga, tapi juga keperluan bisnis UKM/UMKM,” tegas Tulus, Senin (07/10/2019).

Tulus beranggapan bahwa pemerintah perlu konsisten menjaga (Harga Eceran Termurah) HET, dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggarnya.

“Selama ini banyak komoditas ditetapkan HET, seperti gula, tetapi harga di lapangan melewati harga HET, dan tak ada sanksi,” tambahnya.

Di sisi lain, YLKI pun berharap agar ada ketegasan pemerintah terhadap produsen untuk menggunakan jenis plastik yang ramah lingkungan/plastik SNI. (NRY-harianindo.com)