Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa pernyataan terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 yang diklaim tidak transparan merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak tepat.

Anies pun enggan untuk meberikan komentar terkait dengan tudingan tersebut.

“Itu sih belum bangun aja udah bilang enggak transparan. Udah lah, itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah, cukup ya,” ungkap Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pengubahan terhadap rancangan APBD 2020 yang sudah dibuat pertama kali pada April-Mei lalu. Rancangan anggaran tersebut berdasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 2020.

“Pemasukan kita, pajak nasional maupun daerah, mengalami perubahan, karena itulah kita harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran, jangan sampai rencananya tetap jalan, sementara pemasukannya tidak sebesar yang diduga,” jelas dia.

kendati, terdapat perubahan rancangan anggaran, Anies melanjutkan, program prioritas tetap akan dijalankan oleh Pemprov DKI.

Namun, Anies tidak menjelaskan secara detail program yang ia maksud.

“Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apapun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu,” ujar Anies.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana sebelumnya beranggapan bahwa Pemprov DKI masih belum terbuka terkait perencanaan anggaran, secara khusus terkait dengan KUA-PPAS 2020.

Sebab, dokumen KUA-PPAS tidak dapat ditemukan di situs web APBD yang dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga tampak tidak transparan.

Saefullah sebelumnya mengklaim bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 sudah diunggah ke situs web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, bappeda.jakarta.go.id.

Rancangan APBD yang diunggah tersebut dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Menurut Saefullah, RKPD dapat disamakan dengan draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang sudah diberikan kepada DPRD DKI Jakarta sejak Juli lalu.

“Ada kok diunggah, iya itu (di situs web Bappeda). Memang itu barangnya, belum ada bahan lagi. Bahannya itu-itu juga,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/10/2019).

Saefullah tidak menerangkan secara detail saat ditanya mengapa RKPD hanya diunggah di situs web Bappeda, bukan di situs web anggaran, apbd.jakarta.go.id. Dia hanya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah membuat anggaran dengan cara yang terbuka.

“Pokoknya kita semua jamin bahwa penyusunan anggaran ini transparan, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, tidak ada yang diumpet-umpetin. Kan intinya kuncinya itu,” pungkas Saefullah. (Hr-harianindo.com)