Jakarta – Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia tengah memuluskan jalan bagi mobil listrik agar populer dan merambah ke masyarakat. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan oleh Presiden Joko Widodo.

Perpres tersebut sekaligus menjadi lampu hijau bagi para produsen otomotif untuk segera memasarkan produk kendaraan berbahan bakar listrik.

Akan tetapi, sebagai teknologi yang baru dipasarkan ke masyarakat tentu mobil listrik masih menghadapi sejumlah kendala. Selain harga yang masih terbilang mahal, stigma mengenai jarak tempuh yang kurang juga masih menempel pada mobil listrik.

Untuk itu, Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa dirinya memiliki gagasan terkait permasalahan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menyebut bahwa pemerintah dapat mencontoh dari Tiongkok terkait cara untuk mempopulerkan mobil listrik.

Agar Indonesia dapat menerapkan langkah yang sama, maka Jonan menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus bekerja sama dengan Polri.

“Seperti misalnya di Beijing, itu pemerintahnya mengatur (penggunaan mobil listrik) gampang. Karena yang bisa mendorong mobil listrik itu ya Polisi dan Menhub,” kata Ignasius Jonan di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Lebih lanjut, langkah yang dimaksud oleh Jonan adalah pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapat pelat nomor. Tidak sembarang kendaraan bermotor yang mendapat kemudahan ini. Hanya pemilik mobil dan motor listrik saja yang bisa mendapat bantuan ini.

“Di Beijing, setiap enam bulan sekali ada kesempatan untuk lelang pelat nomor. Mereka bisa beli mobil, tapi enggak ada pelat nomornya, karena harus diundi dan ada kuotanya,” ungkap Jonan. (Elhas-harianindo.com)