Jakarta – Lukmanul Hakim, selaku Direktur LPPOM MUI mengartikan perundangan tersebut hanya mengatur pembagian peran MUI dengan pemerintah. Lukmanul menilai bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama hanya bertugas menerima pendaftaran dan menerbitkan sertifikat halal.

Sebelumnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa akan tetap berwenang memeriksa dan menetapkan kehalalan produk melalui fatwa meskipun sertifikasi halal kini dipegang pemerintah.

“Sedangkan yang sifatnya substantif misalnya pemeriksaan dan penetapan fatwa itu MUI tetap berperan secara mayoritas. Jadi kalau dilihat dalam prosesnya, pemerintah hanya menerima pendaftaran dan menjadi koordinator, lalu membagi ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),” jelas Lukmanul.

“Sampai saat ini LPH yang ada kan baru dari Majelis Ulama Indonesia, dengan demikian otomatis LPH-nya tetap ke LPPOM MUI,” ujar dia.

Seperti diketahui bahwa, pada pasal 12 disebutkan pemerintah maupun masyarakat umum bisa mendirikan LPH, jadi tak lagi dimonopoli MUI. Lukmanul mengatakan bahwa pemberlakuan undang-undang tersebut justru mengukuhkan peran MUI dalam proses setifikasi halal.

“MUI sepakat pemerintah harus terlibat sesuai yang di undang-undang. Sekarang kan penetapan akreditasi halal yang menetapkan MUI, sertifikat halal juga MUI, fatwa ada di MUI, pemeriksaan juga di MUI. Apanya yang dicabut? Dikukuhkan malahan pekerjaannya,” katanya Lukmanul.

Di sisi lain, terdapat Pasal 10 UU yang menyatakan bahwa Jaminan Produk Halal tertulis peran MUI antara lain melakukan sertifikasi auditor halal, menetapkan kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Oleh karena itu, kehalalan produk hanya dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Acuan dari MUI itulah yang kemudian dipakai para LPH, termasuk oleh LPPOM MUI. (NRY-harianindo.com)