Jakarta – Anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar bukanlah satu-satunya anggaran tak lazim yang disorot oleh anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Dalam rencana plafon anggaran 2020 tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga mengusulkan anggaran pembelian ballpoint sebesar Rp 124 miliar. Pihak Disdik DKI mengaku telah melakukan penyesuaian terkait anggaran tersebut.

“Anggaran itu juga disusun Suku Dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Syaefuloh mengatakan bahwa revisi tersebut nantinya bakal disampaikan kepada Komisi E saat rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

“Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya. Insyaalah kami hari ini sampaikan ke DPRD untuk kita kemudian kita sesuaikan, mengikuti tahapan,” ujar Saefuloh.

Terkait anggaran pembelian unit komputer sebesar Rp 121 miliar, Syaefuloh mengatakan bahwa rencana tersebut dibatalkan. Para siswa, lanjut Syaefuloh, akan memanfaatkan komputer di sekolah lain pada saat ujian.

“Itu ada di Dinas Pendidikan, awalnya diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer. Kemudian, dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat beragam alternatif. Artinya, pada saat ujian adik-adik SMK, kita bisa gunakan komputer-komputer yang SMA. Jadi coba kami pending,” papar Syaefuloh.

Dikabarkan sebelumnya bahwa anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyoroti anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Selain itu, anggaran tak lazim juga tercantum sebesar Rp 124 miliar untuk pembelian ballpoint.

“Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,” kata William Aditya Sarana. (Elhas-harianindo.com)