Jakarta – Golkar DKI mendesak Anies untuk tidak malu-malu mengungkapkan bahwa memang ada kesalahan dalam proses penyusunan rencana anggaran DKI. Sebab, pengakuan tersebut akan dijadikan langkah pertama untuk melakukan identifkasi masalah dan melakukan evaluasi perbaikan secara berkelanjutan.

“Jangan malu untuk mengakui pemerintahan sebelumnya lebih transparan. Akui saja supaya ada perubahan yang lebih baik,” ujar Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, di Jakarta, Senin (04/11/2019).

Basri mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai bentuk tanggapan terhadap polemik rencana anggaran yang dinilai tidak wajar hingga banyak diperbincangkan oleh publik. Lantaran sejak polemik anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar disoroti oleh masyarakat, jajaran DKI kerap memberikan alasan yang tidak jelas dan berbeda satu sama lain.

Gubernur Anies justru melimpahkan kesalahan terhadap sistem e-budgeting yang dianggapnya tidak pintar. Belakangan dua orang Kepala SKPD mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. “Ya diakui saja ada masalah supaya bisa berubah lebih baik. Semangat perbaikan harus ada dan kita mendukung,” ungkap Basri.

Menurut Basri, penting bagi seluruh kalangan untuk menyadari bahwa memang terjadi kesalahan dalam penyusunan rencana anggaran DKI. Ketika sudah adanya satu frame pemahaman maka akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi perbaikan.

“Penyusunan anggaran memang harus transparan. Terlebih lagi kondisi zaman sudah lebih canggih maka manajemen penganggaran harus mengikutinya. Jangan seperti sekarang ini, anggaran di DKI besar tetapi manajemen penganggarannya kacau,” jelasnya.

Pihaknya pun memberikan dorang terhadap Anies untuk segera membentuk tim ad hoc untuk memberikan kepastian adanya pelanggaran kode etik kedisiplinan yang dilakukan pegawai saat memasukan data anggaran Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Golkar DKI pun memberikan dukungan kepada Anies untuk melakukan perbaikan pada sistem e-budgeting. Namun, jika masih belum ada satu frame pemahaman untuk melakukan perbaikan, pihaknya mengkhawatirkan bahwa polemik tersebut akan terjadi lagi.

“Kita menduga banyak persoalan yang begini. Maka dari itu mari kita satu kata, satu irama untuk melakukan pembenahan dan DKI bisa menjadi contoh di Indonesia,” tuturnya.

Golkar akan selalu memberikan dukungan dalam rencana anggaran DKI selama tepat sasaran. Seandainya gubernur mengganggarkan Rp 1 trilun untuk mengadakan penelitian pun akan tetap didukung asal dengan kepentingan untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat.

Pihaknya pun sadar bahwa kondisi tersebut belum tampak. Maka ia merasa biasa saja banyak yang menyoroti terkait rencana anggaran DKI.

Basri mengambil contoh anggaran yang diperuntukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 19,8 miliar merupakan contoh penganggaran yang tidak tepat. Tim tersebut hingga saat ini belum memberikan pengaruh apapun terhadap pembangunan DKI Jakarta.

“Kita tidak mempersalahkan anggaran, boleh-boleh saja tetapi tugasnya apa? Bicara profesional bukan kecil-besarnya anggaran tetapi peruntukannya apa. TGUPP banyak yang komplain ke kami karena maksimalisasinya tidak ada,” pungkas Basri. (Hr-harianindo.com)