Jakarta – Muhtar Said, selaku Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengtakan bahwa apabila mengacu terhadap Undang- undang, maka Ahok tidak memenuhi syarat.

Said menyatakan bahwa seorang anggota Dewan Pengawas tidak boleh dipidana penjara terhadap pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 tahun. Said menyatakan bahwa, selain Ahok mantan Ketua KPK Antasari Azhar disebut layak menempati jabatan Dewan Pengawas KPK.

“Ada di pasal 37D UU no 19 tahun 2019 UU Perubahan KPK. Dulu Ahok pernah diancam pidana 5 tahun, meskipun dalam penjatuhan pidananya lebih ringan dari pada ancamannya,” kata Said.

Diketahui bahwa, merujuk pada pasal 37 D, syarat lain yang membuat Ahok tidak bisa menempati posisi Dewan Pengawas KPK adalah keanggotaan partai. Sejak 6 Januari 2019, Mantan Gubernur DKI itu tercatat sebagai kader PDIP.

Selain itu,berdasarkan aturan di pasal 37D UU KPK baru, salah satu syarat Dewan pengawas KPK adalah ‘Tidak memiliki anggota dan/atau pengurus partai politik’. (NRY-harianindo.com)