Sleman – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), selaku Mantan Gubernur DKI Jakarta diperkirakan akan menduduki posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara.

“BUMN itu bukan badan hukum publik, dia (BUMN) badan hukum perdata,” kata Mahfud usai acara silaturahmi akademisi Yogyakarta di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (15/11/2019).

“Badan hukum perdata itu tunduk kepada undang-undang PT, undang-undang perseroan terbatas, tunduk ke situ. Bukan (tunduk) undang-undang ASN (aparatur sipil negara),” sambung mantan Katua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud memberi kesempatan wartawan untuk menanyakan langsung ke Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Nanti coba tanyakan ke Pak Erick, ini kan pemerintah menunjuk di situ nggak dalam jabatan publik, komisaris, dikontrak misalnya,” tuturnya.

Mahfud menyatakan bahwa mantan narapidana masih bisa menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, termasuk di BUMN. Diketahui bahwa ketentuan tersebut tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMN.

“Maka tanya di badan perusahaan BUMN mana, lalu lihat AD ART-nya, boleh nggak. Jadi nggak tunduk pada (UU) ASN, nggak tunduk pada undang-undang hukum tata negara negara, itu undang-undang hukum perdata, biasa,” pungkas dia. (NRY-harianindo.com)