Jakarta – Fadli Zon kembali melontarkan komentarnya terkait rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, dana yang dialokasikan untuk rencana tersebut sebaiknya digunakan untuk hal yang lebih mendesak. Salah satunya adalah masalah defisit BPJS Kesehatan.
Menurut keterangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), rencana pemindahan ibu kota diprediksi akan menghabiskan dana hingga Rp 466 triliun. Dengan dana sebanyak itu, ujar Fadli Zon, alangkah baiknya apabila dimanfaatkan untuk mengatasi karut-marut keuangan BPJS Kesehatan, utang BUMN, atau masalah Papua.
“Lebih baik selesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan, utang dan lebih penting lagi selesaikan masalah di Papua,” ujar Fadli dalam seminar bertajuk Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (03/09/2019).
Baca Juga: Amien Rais Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota
Selain itu, Fadli mengatakan bahwa cara Presiden Joko Widodo dalam menentukan sebuah kebijakan tak ubahnya dengan model garbage can. Yang dimaksud dengan model tersebut adalah tidak adanya keteraturan dalam menentukan prioritas kebijakan.
“Dari perspektif kebijakan publik ini menganut model mungkin disebut garbage can. Artinya tidak bisa memilih apa yang jadi prioritas yang harus diselesaikan,” papar Fadli.
Meski demikian, Fadli memahami bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara memang jamak ditemui di negara-negara lain. Akan tetapi, Fadli menilai bahwa hal tersebut baru bisa dilakukan apabila perekonomian nasional berada pada kondisi yang stabil.
“Dengan syarat kondisi ekonomi kita baik, kemiskinan teratasi, pengangguran teratasi, kemudian utang, defisit neraca perdagangan beres, persoalan pangan, energi beres, baru masuk akal. Sekarang ini pindah ibu kota dasarnya apa? Urgensinya apa? Kita tidak melihat ini jadi kebutuhan rakyat saat ini, mungkin nanti iya,” pungkasnya. (Elhas-www.harianindo.com)
