Tuai Kontroversi, Anies Ingin Bentuk Badan Khusus Demi Suksesnya Program Rumah DP Rp 0

Jakarta – Kandidat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memaparkan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah. Pada debat melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di salah televisi swasta, Senin (27/3/2017) malam, Anies menegaskan program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat, melainkan hanya DP-nya saja.

“Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan, kami ringankan,” ujar Anies.

Hingga saat ini, beberapa pihak baik pemerintah maupun swasta masih menganggap gagasan tersebut kontroversial.

Maurin Sitorus yang merupakan Mantan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama BTN menyatakan hal itu hampir tidak mungkin dilaksanakan.

Menurutnya, uang muka itu merupakan hal yang diperlukan dalam urusan pembiayaan atau pembelian rumah.

Uang muka diperlukan sebagai kepemilikan dan tanggung jawab debitur atas kredit pemilikan rumah (KPR).

Semakin tinggi uang muka, maka semakin kecil KPR tersebut bermasalah atau macet.

Baca juga: Menelusuri Rumah di DKI Dibawah Rp 500 Juta Seperti Yang Disebutkan Oleh Anies

“Uang muka 0, kemungkinan KPR bermasalah akan tinggi dan tentu hal tersebut tidak baik bagi bank pemberi KPR dan juga terhadap perekonomian nasional,” tambah Maurin. (Yayan – www.harianindo.com)