Gerindra Tak Beri Bantuan Hukum Untuk Kadernya Yang Tertangkap Narkoba

Jakarta – Partai Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua DPRD Bali sekaligus kader Partai Gerindra yang berinisial JGKS alias Jro Jangol. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Seperti yang diketahui petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar telah melakukan penggerebekan di kediaman Jro Jangol yang berada di Jalan Pulau Batanta Nomor 70, Denpasar pada hari sabtu (04/11/2017) dini hari kemarin.

Di lokasi tempat perkara (TKP), polisi telah berhasil menyita sejumlah barang bukti yaitu berupa beberapa paket sabu-sabu yang telah siap edar, beberapa pucuk senjata api dan juga sejumlah senjata tajam.

“Kami tidak akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Kami persilahkan dia untuk mengurus sendiri masalah hukum yang dia hadapi,” kata Dasco di Jakarta, Minggu (05/11/2017).

Baca juga : Ditemukan Puluhan Paket Narkoba di Rumah Mewah Kader Gerindra

“Partai Gerindra adalah partai kader. Kami tidak pernah takut kehilangan kader yang melakukan pelanggaran hukum. Kepada anggota dan pengurus partai di Bali kami serukan untuk tetap tenang dalam melakukan kerja-kerja organisasi kepartaian. Biarkan persoalan Wakil Ketua DPRD ini diurus oleh aparat penegak hukum,” sambungnya.

Dasco juga menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan memberikan toleransi terhadap para kadernya yang telah melakukan pelanggaran hukum. Sama seperti yang akan dilakukan untuk kasus hukum yang menjerat nama Jro Jangol.

Jika Jro Jangol terbukti bersalah, maka Jro jangol akan diberhentikan secara tiga rangkap, yaitu sebagai anggota partai, sebagai anggota DPRD dan sebagai pengurus partai.

“Majelis Kehormatan akan mencari informasi ke Bali untuk kemudian memutuskan langkah-langkah teknis berikutnya,” jelasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)