Jember – Sejumlah massa yang menamai diri mereka “Rakyat Menggugat” melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jember untuk menuntut agar para wakil rakyat memberikan kontrol terhadap Bupati Jember, Faida, akibat kondisi Jember yang semakin carut-marut.

Gerindra Siap Perjuangkan Hak Angket Untuk Bupati Faida

Perwakilan demonstran ditemui oleh sejumlah anggota Dewan di ruang Badan Musyawah, DPRD Jember, Senin (22/1/2018). Di antara anggota dewan yang ikut menemui demonstran yakni Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo, dan Ketua Fraksi PDIP Agus Sofyan.

Ada lima tuntutan yang diajukan oleh ‘Rakyat Menggugat’, yaitu:

1. Meminta pertanggungjawaban kepada bupati atas carut-marutnya kondisi Jember. Salah satunya karena belum disahkannya APBD 2018.
2. Mendesak seluruh anggota parlemen agar segera menggunakan hak angket.
3. Mendesak parlemen agar segera menggelar sidang untuk membentuk panitia angket.
4. Mendesak seluruh fraksi mendukung terbentuknya panitia angket.
5. Manyerukan kepada masyarakat untuk tidak memilih kembali fraksi yang tidak mendukung hak angket.

Terkait tuntutan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan siap untuk memperjuangkan hak angket yang menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat.

“Sikap Fraksi Gerindra jelas dan ini bukan pencitraan. Dari awal garis partai kami jelas: memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Kami tetap berjuang dan berkomitmen yang mengharapkan APBD pro rakyat. bukan APBD yang pro DPRD maupun eksekutif,” kata Ardi Pujo Prabowo.

“Kami akan rapatkan di fraksi agar menjadi keputusan fraksi,” kata Ardi.

Sikap berbeda justru ditunjukkan oleh PDIP sebagai partai pengusung pemerintah.

“Saya tak bisa mengingkari itu. Fraksi PDIP selama ini semangatnya dalam kerangka mengawal kebijakan-kebijakan bupati. Ini sudah menjadi garis partai,” kata Ketua Fraksi PDIP Agus Sofyan.

“Bahkan, dalam kerangka itu, kami meminta kepada pimpinan DPRD untuk melakukan komunikasi dan diskusi, mencari solusi paling pas untuk penyelesaian Rencana APBD 2018. Tapi sampai detik ini masih belum ada titik temu,” tambah Agus.

“Insya Allah, hari ini Fraksi PDI Perjuangan juga kirim surat lagi kepada pimpinan DPRD dan bupati. Ada tembusan ke gubernur dan Komisi A DPRD Jatim, dan Dewan Pimpinan Pusat partai saya. Ini dalam rangka mencari solusi permasalahan-permasalahan,” ujarnya.

“Sebagai fraksi pengusung, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dianggap oleh warga masyarakat Jember masih belum bisa maksimal dalam kerangka mengawal kebijakan bupati. Dalam konteks tertentu, kita senantiasa bersama untuk mengawal,” tandasnya.
(samsul arifin – harianindo.com)