Jakarta- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengambil sikap untuk memberikan dukungan penuh terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dua serikat buruh terbesar di Indonesia itu mengharapakan bahwa tidak ada pihak yang dengan sengaja menjegal jalannya pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden (wapres) terpilih periode 2019-2024.
“Yang penting sebagai dua presiden federasi buruh terbesar, kami menegaskan dukungan penuh kepada Bapak Jokowi. Kami berharap tidak ada pihak manapun yang menganggu secara konstitusional, karena Pak Jokowi sudah diberikan mandat rakyat secara konstitusi,” ungkap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Hal itu dinyatakan oleh Andi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/09/2019). “Jadi kami menegaskan sikap. Jangan pernah ada tindakan-tindakan yang inkonstitusional, apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelantikan Presiden. Buruh akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia dan kami akan tetap menjaga NKRI,” jelas Andi.
Andi melanjutkan bahwa pihaknya meminta seluruh buruh di Indonesia, khususnya KSP dan KSPSI untuk tetap berada dalam kondisi yang tenang dalam menghadapi gejolak situasi saat ini. “Jangan terpancing isu-isu, karena ada pihak-pihak yang mencoba-coba menarik gerakan buruh untuk ikut dalam aksi (demonstrasi),” demikian ungkap Andi.
Sementara itu, Said mengatakan bahwa serikat buruh di Indonesia sangat menitikberatkan pada isu perjuangan kaum buruh. Seperti hsalnya dengan menolak Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu juga menagih janji terhadap Presiden Jokowi terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan.
Said menambahkan bahwa pihaknya juga memberikan saran agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kelas III, tidak mengalami kenaikan. “Jadi gerakan buruh, aksi-aksi buruh kalaupun ada dalam koridor konstitusional, tidak lepas dari isu gerakan buruh. Di luar itu, tentu kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan ataupun gagasan yang berbeda yang diinginkan kawan-kawan, lakukan secara konstitusional. Hindari kekerasan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bagi semua rakyat,” terang Said.
Said pun mengklaim, “Karena kita ingin pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 yang kemudian akan menjadi pemerintahan yang sah dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin bisa menjalankan semua amanat rakyat. Buruh bagian dari rakyat. Punya kepentingan untuk menyampaikan kepada Presiden mengenai beberapa gagasan dan memastikan Presiden menjalankan itu secara konstitusi dan damai.” (Hr-www.harianindo.com)
