Harian IndoJakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memasukkan anggaran sebesar Rp 28 miliar bagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) dengan jumlah anggota tetap 73 orang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018.
Sebelumnya, pembahasan soal ini sempat mendapatkan kritik dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang menganggap jumlah anggota TGUPP terlalu ‘gemuk’ dan tidak efektif.
“Untuk urus republik ini saja enggak sampai 73 orang, Pak. Ini urus Jakarta sampai segitu,” ujar anggota banggar Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso.
“Kami melihatnya personel TGUPP terlalu gemuk,” ujar Santoso.
Sedangkan anggota banggar dari Komisi C, Jhonny Simanjuntak, menyoroti soal ketidakefisienan yang akan terjadi bila jumlah anggota TGUPP terlalu banyak.
“Sudahlah kurangin itu. Bagaimana efektifitas itu sebagai tim? Komisi C memandang perlu dievaluasi terutama soal jumlahnya,” kata Jhonny.
Pihak Pemrov DKI sendiri memiliki alasan tersendiri mengapa diperlukan jumlah TGUPP 73 orang. Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, jumlah tersebut didapat dari peleburan tim gubernur yang ada di tingkat wali kota ke tingkat provinsi.
Di samping itu, kini ada pembagian tim menjadi lima bidang, yaitu bidang pengelolaan pesisir, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan bidang percepatan pembangunan.
“Untuk TGUPP sudah saya jelaskan ini dibagi ke 5 bidang. Kalau bercermin dari seluruh jumlah PNS di Jakarta, kita memang posisinya kurang Pak Jhonny. Baik PNS di struktural maupun fungsional,” ujar Saefullah, saat itu.
Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan bekerja dalam satu ruangan bersama seluruh tim untuk membantu proses pembuatan kebijakan.
“Gubernur ingin tim ini kuat bekerja di satu ruangan,” ujar Saefullah.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
