Jakarta – Fahri Hamzah bereaksi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memotong anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR itu kesal dan memandang bahwa pihak eksekutif pemerintah melalui keputusan ini nampak lebih berkuasa atas legislatif.

“Hari ini tidak saja pimpinan, tetapi seluruh anggota dan juga sekjen (DPR) lagi membahas (anggaran), tiba-tiba menteri keuangan sunat anggaran DPR Rp 2 triliun. Di mana di dunia dalam negara demokrasi orang yang kami awasi itu gampang sekali nyunat (anggaran) kami,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/06/2019).

Baca Juga: Fahri Hamzah Berharap Prabowo Ungkap Peristiwa Penculikan Aktivis 1998

Fahri mengatakan bahwa seyogianya, DPR selaku badan legislatif berperan dalam mengawasi eksekutif demi efektifitas kinerja. Namun Fahri berargumen bahwa eksekutif melalui Menkeu justru memotong anggaran DPR.

“Saya mengawasi pemerintah ya supaya pemerintah lebih efektif, tetapi pemerintahannya dengan selembar surat menteri keuangan, “tolong ya saya potongan anggarannya Rp 2 triliun, dari dari Rp 5 triliun tinggal Rp 3 triliun,” paparnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menambahkan bahwa anggaran parlemen di negara demokrasi tidak ada sangkut pautnya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sehingga ia meminta adanya pemisahan antara dana parlemen dengan APBN

“Jadi, uang dikelola oleh kementerian keuangan parlemennya sendiri. Jadi, keuangannya harus independen tetapi di Indonesia keuangannya belum independen. Semua belum independen,” katanya. (Elhas-harianindo.com)