Harian IndoJakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI tidak juga menggelar rapat paripurna istimewa pasca pelantikan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru karena rapat tersebut hanya bersifat imbauan.
“Paripurna istimewa hanya imbauan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di kantornya, Senin (30/10/2017).
Menurut Triwisaksana, rapat paripurna yang berisi pidato Anies Baswedan soal visi misi tidak perlu digelar karena Anies nantinya juga akan menyampaikan hal yang sama pada rapat paripurna peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah (Perda RPJMD).
Triwisaksana juga menambahkan, pelaksanaan rapat paripurna istimewa juga bukan merupakan syarat wajib dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ada sanksi bila hal itu tidak dilaksanakan.
Selain itu, pada era kepemimpinan Joko Widodo dan Ahok sebelumnya juga tidak ada rapat paripurna istimewa. Saat itu, Jokowi hanya menyampaikan visi misinya pada rapat paripurna Perda RPJMD.
“Pak Jokowi naik presiden, Pak Ahok gantikan. Itu belum ada rapat paripurna istimewa. Walaupun Pak Ahok dilantik di Istana, tidak ada rapat paripurna karena tidak ada surat edarannya,” katanya.
Namun demikian, Ketua DPRD DKI Prasetiyo Edi Marsudi meminta Anies mempersiapkan isi pidatonya pada penyampaian visi mis di rapat paripurna RPJMD.
Prasetiyo juga mempersilahkan Anies-Sandi untuk melakukan silaturahmi dengan para anggota dan pimpinan fraksi di DPRD DKI sebelum itu.
Seperti diketahui sebelumnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran bernomor SE. 162/3484/OTDA untuk menggelar sidang paripurna setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Surat tersebut diterbitkan pada 10 Mei 2017.
(samsul arifin – www.harianindo.com)
