Home > Ragam Berita > Nasional > Pengamat : “Janji Rumah DP Nol Persen, Belum Jelas Realisasinya”

Pengamat : “Janji Rumah DP Nol Persen, Belum Jelas Realisasinya”

Jakarta – Pola yang digunakan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 diprediksi akan digunakan kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang oleh pihak oposisi.

Pengamat : "Janji Rumah DP Nol Persen, Belum Jelas Realisasinya"

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Pola tersebut mulai terlihat dengan kemunculan istilah dari kubu oposisi yang menyebut pendukung Presiden Joko Widodo sebagai Poros Beijing, sementara pihak mereka sendiri diistilahkan sebagai Poros Mekkah.

Pola ini diungkapkan oleh seorang pengamat politik yang bernama Muradi. Menurut Muradi, istilah itu terkesan dimunculkan untuk membangkitkan sentimen keagamaan publik.

Meski begitu, pengajar di Universitas Padjadjaran ini memprediksi pola itu tidak akan berhasil. Sebab ia melihat kinerja kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Jakarta tidak moncer. Bahkan beberapa di antaranya malah menimbulkan kontroversi.

Baca juga : Anies Tekankan Perlu Keterampilan Khusus untuk Mencari Kerja di Jakarta

“Sekarang ini malah muncul istilah yang seolah-olah menggambarkan ada penyesalan warga Jakarta memilih Anies-Sandi. Bahkan ada yang menyebut, kalau pilkada kembali digelar mereka akan kalah,” ujar Muradi saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/06/2018).

Lebih lanjut Muradi menjelaskan bahwa pasangan Anies-Sandi seharusnya bekerja keras di tahun pertama pemerintahannya. Jika itu yang dilakukan, maka upaya mengcopy-paste pola kemenangan Pilgub Jakarta ke Pilpres 2019 bakal efektif.

“Tapi nyatanya kan terkesan mereka tidak melakukan apa-apa. Misalnya, janji rumah DP nol persen, belum jelas realisasinya,” jelasnya.

Muradi mengatakan bahwa sama halnya dengan janji untuk menyetop reklamasi. Menurutnya sampai saat ini yang disegel hanya melanjutkan penyegelan yang sebelumnya telah dilakukan di era Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

“Jadi, publik akan melihat enggak ada artinya menarik-narik agama dalam politik. Masyarakat makin cerdas, bisa melihat dala konteks yang lebih luas,” pungkasnya.
(Muspri-harianindo.com)

x

Check Also

PDIP Desak Proses Hukum Untuk Habib Bahar Untuk Dilanjutkan

PDIP Desak Proses Hukum Untuk Habib Bahar Untuk Dilanjutkan

Jakarta – Pihak PDI-P ternyata tak setuju dengan saran Yusril Ihza Mahendra yang memberikan saran ...


Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/harianindo/public/wp-content/plugins/mashshare-sharebar/includes/template-functions.php on line 135