Harian IndoJakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjawab tudingan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY soal lembaga kepolisian, Badan Intelejen Negara, dan TNI yang tidak netral. Jokowi mengatakan netralitasi polisi, TNI, dan BIN bersifat mutlak.
“Sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Sudah saya sampaikan pada Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI. Jadi tidak usah ditanyakan lagi,” kata Jokowi di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Jokowi mempersilakan kepada siapapun untuk melaporkan tiga lembaga tersebut ke Badan Pengawas Pemilu, jika terbukti tidak netral. Jokowi juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. “Mari bersama-sama mengawasi,” katanya.
Sebelumnya, SBY secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Presiden keenam ini menyatakan uneg-unegnya saat menggelar konferensi pers terkait kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
“Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, bukan lembaganya,” kata SBY di Bogor, Sabtu 23 Juni 2018.
SBY mengaku, sebelumnya ia juga sempat mengungkapkan ketidaknetralan beberapa oknum aparatur negara tersebut dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur pada 18 Juni lalu. “Ada kejadiannya. Ini nyata, tidak hoax,” lanjut SBY.
Baca juga: Tito Karnavian Beberkan JAD Kembali Rencanakan Aksi Teror
Adapun SBY menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta. Ia mengatakan, proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana terdapat kejanggalan.
“Selama masa kampanye, calon wagub ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
