Harian IndoJakarta – Perihal adanya kejanggalan dalam salah satu kelompok yang menolak deklarasi 2019 ganti presiden, Polri mengatakan bahwa hal ini terkait kelompok yang membuat video bertopeng dan melarang deklarasi tersebut.
Irjen Setyo Wasisto selaku Kadivhumas Polri mengakui tidak sependapat dengan cara seperti itu. Dia juga menganggap apa yang dilakukan sekelompok orang bertopeng melarang deklarasi itu kurang tepat.
“Saya tidak sependapat untuk yang kelompok bertopeng, tidak benar dengan cara semacam itu,” ujarnya.
“Walau penolakannya dilakukan segelintir orang, tapi itu bisa memunculkan masalah,” terangnya.
Selain itu pihak Polri sudah memiliki diskresi untuk sebuah acara. Dia mengatakan, bisa Polri meminta acara itu lokasinya dipindah atau malah polisi membubarkan acara tersebut.
“Kalau dibubarkan tidak mau, kami bisa gunakan KUHP melawan petugas,” paparnya.
Menurutnya, Polri berupaya untuk netral, bila memang ada acara deklarasi dua periode, namun ada yang menolak, tentu Polri juga akan bersikap sama.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
