PKS : Beberapa Pihak Bakal Gugat UU Pemilu ke MK

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperjuangkan penghapusan presidential threshold selesai di DPR. Karena itu, PKS mendukung siapapun yang menggugat syarat ambang batas pencalonan presiden Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Domain kami di DPR, jadi di MK itu domain-nya adalah bagi partai politik yang tidak punya wakil di DPR atau bagi pakar, LSM, masyarakat yang merasa dirugikan dan karenanya ingin menegakkan konstitusi dengan menggugat itu, kami mendukung,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Hidayat mendapat kabar adanya sejumlah pihak yang akan menggugat UU Pemilu ke MK. Termasuk partai politik yang belum punya anggota di DPR maupun kalangan profesional dan LSM.

“Karenanya, kami tadi malam menolak voting karena kalau terkait dengan parliamentary threshold, terkait dengan sistem pembagian konversi suara, itu oke lah,” ujar anggota komisi I DPR ini.

“Terkait dengan presidential threshold karena ada keputusan MK terbaru terkait dengan pembersamaan antara Pileg dan Pilpres,” ungkapnya.

Baca juga: Kemenkumham : Pencabutan SK Badan Hukum HTI Merupakan Hasil Sinergi Badan Pemerintah

Kemudian, kata dia, Pasal 6 a ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

“Nah kan faktanya sekarang ada partai-partai politik baru, partai politik yang dulu tidak mencapai parliamentary threshold, itu kan kembali menjadi tidak konek, karenanya kami menolak voting,” tutupnya. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)