Home > Ragam Berita > Nasional > DTKJ Menilai Penataan Tanah Abang Dibuat Tanpa Perencanaan

DTKJ Menilai Penataan Tanah Abang Dibuat Tanpa Perencanaan

Jakarta – Keputusan penataan kawasan Tanah Abang kali ini memunculkan rumor baru dimana kebijakan ini dinilai hanya coba-coba. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan para PKL tapi merugikan sopir mikrolet rute Tanah Abang.

DTKJ Menilai Penataan Tanah Abang Dibuat Tanpa Perencanaan

Hal itu diungkapkan oleh Ellen Tangkudung yang tak lain ialah anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Dimana dirinya berkata bahwa “Itu kan ketahuan bahwa itu nggak ada penataan ya, kemudian dicoba-coba saja. Jadi memang kelihatan sekali ini memang program, apa namanya, supaya kelihatannya berpihak kepada rakyat kecil tetapi ternyata ada yang diinikan juga kan, ada rakyat kecil yang diberpihakan tapi ada yang dikorbankan seperti mikrolet,”

Selain itu dirinya juga mengungkapkan bahwa sistem yang gonta-ganti dalam penataan kawasan Tanah Abang dinilai karena tidak adanya perencanaan yang baik.

Selanjutnya, Ellen juga mengungkapkan bahwa “Saya melihat ini bukan hasil suatu penataan. Kalau hasil suatu penataan itu harus dibuat secara perencanaan yang benar, lalu dilihat secara keseluruhan, jaringan, jangan hanya sepotong-potong. Terus, untuk misalnya ada OK Otrip, nah mestinya OK Otrip itu justru diuji cobakan di daerah Tanah Abang itu,”

“Kalau dari sisi transportasi itu jalan tidak boleh ditutup untuk yang lain, untuk kegiatan PKL. Intinya di situ. Nah ketika itu ditutup berarti ada hal yang tidak benar. Jadi kalau dari sisi transportasi harusnya tidak ditutup jalan itu untuk kegiatan yang lain, tapi hanya untuk kegiatan transportasi. Apalagi di situ daerah macet, jalanannya kurang sebenarnya, kenapa diambil?” sesal Ellen.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Gerindra Tanggapi Tudingan Anies Hanya Manfaatkan Habib Rizieq

Gerindra Tanggapi Tudingan Anies Hanya Manfaatkan Habib Rizieq

Jakarta – Mohamad Taufik yang saat ini menjadi Penasihan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat ...