Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghebohkan dengan mencuatkan isu dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. PSI megklaim mendengar isu dugaan persekongkolan perihal syarat kuorum dalam pemilihan Wagub DKI di DPRD.
PSI nampak menanggapi dengan serius terkait isu politimuang tersebut, bahkan sampai membuat konferensi pers khusus soal isu tersebut.
“PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar,” kata Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (15/07/2019).
“Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu,” imbuhnya.
PSI bahkan meminta kepada KPK untuk ikut campur tangan dalam pemilihan Wagub jakarta tersebut. Keikutsertaan KPk dianggap PSI dapat mencegah celah jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.
“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” terang Rian.
Isu dugaan politik uang dalam pemilihan pengganti Sandiaga Uno ditinggapi oleh sejumlah fraksi di DPRD. Gerinda selaku partai yang punya wewenang mengajukan calon wagub satu suara meminta PSI membuktikan dugaan tersebut.
“Kalau saya begini. Itu sah bicara, tapi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni. (Hari-www.harianindo.com)
