Harian IndoJakarta – Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus berusaha untuk bekerja dan memenuhi apa yang mereka gawangkan saat masa kampanye Pilkada dulu.
Termasuk didalamnya Anies-Sandi yang memasukkan program pemilikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan uang muka atau DP (down payment) Rp 0 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 dengan anggaran Rp 800 miliar.
Akan tetapi, ternyata langkah ini mendapatkan perlawanan dari sejumlah politikus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dari Partai Keadilan Sejahtera, yang notabene pendukung Anies-Sandi.
Triwisaksana selaku Penasihat Fraksi PKS berkata, “Coba berikan kepada kami daftar di mana ada swasta yang bisa memberikan perumahan DP nol rupiah.”
Triwisaksana memiliki penilaian bahwa program DP nol rupiah akan sulit direalisasikan jika Pemerintah DKI Jakarta tidak menganggarkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD yang ditunjuk, yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya.
“Mari lindungi BUMD dengan cara kasih PMD.”
Adapun Sekretaris Daerah DKI Saefullah menjelaskan, akan ada beberapa skema untuk penyediaan rumah dengan DP nol rupiah. Salah satunya melalui Dinas Perumahan DKI atau memberikan peran sebesar-besarnya untuk swasta. Bahkan, menurut dia, PD Pembangunan Sarana Jaya telah menyebutkan ada dua lokasi untuk perumahan dengan program DP nol rupiah.
Saefullah menuturkan, di tiap lahan yang dijanjikan PT Pembangunan bisa dibangun lima tower yang tiga diantaranya apartemen sedangkan sisanya untuk perumahan murah dengan DP nol rupiah. Tapi, detil penjelasan soal itu lebih baik dijelaskan oleh PT Pembangunan.
“Mudah-mudahan 2018 terwujud (program perumahan DP nol rupiah),” ujarnya menjelaskan program Anies-Sandi.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
