Jakarta – Komnas Perempuan Khawatir Qanun Poligami di Aceh Lindungi Pelanggaran UU Pernikahan sehingga sebenarnya hal itu tidak diperlukan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan beranggapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak perlu menerbitkan aturan terkait poligami. Sebab hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Sri Nurherwati memaparkan dalam UU No 1/74 tentang Perkawinan memang membolehkan poligami.

Hanya, bagi pria yang hendak memiliki istri lebih dari satu, harus memenuhi syarat sebagaimana dalam UU tersebut.

“Sehingga tidak perlu lagi diturunkan dalam perda karena semua pengaturannya ada di UU Perkawinan, ya syarat, alasan, dan prosedur. Kalau beristri lebih dari seorang tidak memenuhi syarat, alasan, dan prosedur, maka itu menjadi tindak pidana. Kejahatan tentang asal-usul perkawinan,” tutur Sri di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (08/07/2019).

Sri beranggapan bahwa jika alasan pembuatan qanun poligami adalah maraknya pernikahan siri, seharusnya yang harus diperbaiki oleh DPRA adalah catatan perkawinan bukan malah menerbitkan aturan untuk poligami.

“Kalau banyak nikah siri, maka yang harus dirapikan adalah pencatatan perkawinan, tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi menjadi hak warga negara. Negara yang harus proaktif untuk mencatatkan perkawinan,” jelasnya.

Sri menyatakan, sebagain besar dari mereka yang melakukan nikah siri dengan dalih untuk menghindari pelanggaran UU Perkawinan.

Jadi, Sri mengingatkan jangan sampai qahun poligami justru mengesahkan praktik-praktik pelangggaran terhadap UU Perkawinan.

“Itu artinya jangan sampai qanun mengesahkan praktik-praktik pelanggaran terhadap UU Perkawinan. Qanun harusnya memperkuat implementasi undang-undang, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif mengatakan, tengah menggodok draf qanun keluarga yang sebelumnya diserahkan oleh Pemerintah Aceh. Salah satu pembahasan yang kini menjadi polemik terkait diperbolehkannya poligami.

Musannif menjelaskan, alasan dimasukkannya aturan tersebut lantaran maraknya nikah siri terhadap istri kedua. Musannif menambahakn bahwa pernikahan siri tersebut tidak dicatat oleh negara.

“Marak terjadinya kawin siri ini, pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini menjadi lemah. Jadi kami sepakat mengatur.” pungkasnya. (Hari-harianindo.com)