Jakarta- Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta menepis akan mengganti sistem penganggaran DKI Jakarta secara elektronik yang sudah diwariskan sejak era pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies menyatakan bahwa sistem e-budgeting yang ia kritik sebagai prosedur tidak smart tersebut bakal ditingkatkan.

“Bukan mengganti ya, upgrading. Kalau mengganti, kesannya meniadakan sama sekali. Ini hanya mau upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter,” kata Anies.

Di sisi lain, Anies mengklaim bahwa dengan meningkatkan sistem e-budgeting, selain anggaran bisa diakses, publik atau masyarakat juga nantinya bisa memberikan komentar.

“Kami mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan smart system. Itu kami pegang. Yang akan dilakukan adalah tetap anggaran itu bisa diakses. Bahkan selain bisa dilihat, publik juga bisa memberi komentar, saat ini publik hanya bisa lihat tapi tidak bisa memberikan feedback,” ucap Anies.

Anies menyatakan bahwa usaha pembaruan e-budgeting bukan baru dilakukan setelah adanya ricuh kejanggalan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS 2020 yang disebut karena kesalahan input, tetapi telah lama disiapkan dan akan diluncurkan pada akhir tahun 2019. (NRY-harianindo.com)