Dedi Mulyadi Kritisi Pungutan SPP di Dunia Pendidikan

Purwakarta – Sekolah Menengah Atas/sederajat di Kabupaten Purwakarta kini sudah menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi. Padahal ketika kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, biaya pendidikan mulai dari SD hingga tingkat SMA sudah dibebaskan.

“Banyak kelihan dari masyarakat tentang pungutan SPP di SMA dan SMK. Mereka mempertanyakan mengapa harus ada pungutan padahal sebelumnya tidak ada, saya sampaikan bahwa kini kewenangannya sudah bukan lagi di Pembkab tetapi di Pemprov,” kata Dedi, Jumat (25/08/2017).

Dedi menilai keberadaan pungutan SPP tersebut merupakan kemunduran dalam dunia pendidikan sebab pendidikan adalah hak yang melekat pada diri pelajar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan cara tidak menerapkan kewajiban membayar.

“Ya, bagi saya ini sebuah kemunduran, seperti pada jaman orde baru saja sekolah harus bayar,” ujarnya geram.

Beban operasional yang diterapkan oleh pemerintah kepada pelajar juga dinilai oleh Dedi Mulyadi sebagai bentuk kebijakan yang sudah menjauhi khittah pendidikan itu sendiri.

Baca juga : PDIP Sedang Bahas Tiga Nama Calon Wakil Gubernur Dampingi Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar

“Pendidikan itu hak bagi pelajar, pemerintah berkewajiban memenuhi hak itu, masa harus dituntu bayar, kan ini aneh,” tandasnya.

Atas fenomena ini pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi membuat regulasi yang membebaskan biaya pendidikan agar bisa gratis dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Keberadaan pungutan uang SPP itu juga dibenarkan oleh salah seorang siswa kelas XII SMAN I Campaka Muhammad Naufal. Ia membandingkan keadaan saat masih berada di Kelas X, tidak ada biaya yang dipungut oleh pihak sekolah.

“Iya dulu mah gratis, sekarang mah harus bayar,” pungkasnya.
(Muspri-www.harianindo.com)